Antonius Tumanggor: Rico Waas Bukan Superman, Kekurangan Pemerintahan Itu Normatif
Keponesia | Anggota DPRD Kota Medan Antonius Devolis Tumanggor menilai kinerja Wali Kota Medan Rico Waas selama dua tahun memimpin Kota Medan berjalan dengan baik. Menurutnya, pembangunan fisik maupun tata kelola pemerintahan telah dijalankan sebagaimana mestinya.
Politisi NasDem itu juga menilai Rico Waas cukup responsif terhadap kritik dan memiliki ketegasan dalam memimpin.
“Bukan karena beliau kader NasDem maka saya bela-bela. Rico Waas sudah bekerja maksimal selama dua tahun menjabat. Kalau ada kekurangan di sana-sini itu normatif, karena beliau bukan Superman atau Aladin dengan lampu ajaibnya. Ini bukan pemerintahan negeri dongeng,” kata Antonius kepada wartawan, Selasa (1/9/2026).
Menurut Antonius, hasil pembangunan di sejumlah daerah memang belum selalu terlihat secara signifikan karena berbagai program masih dalam proses pelaksanaan. Penggunaan anggaran, kata dia, juga harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Programnya sedang berlangsung dengan menggunakan anggaran APBD secara cermat. Kalau salah dalam pengelolaan bisa berakibat fatal dan tidak menutup kemungkinan berurusan dengan hukum,” ujarnya.
Antonius menyebut Rico Waas sebagai salah satu kader terbaik NasDem. Ia menilai kebijakan yang diambil Rico selama memimpin Medan dilakukan secara terukur dan tidak asal-asalan.
“Rico Waas itu kader terbaik NasDem yang cerdas. Pada dirinya terlihat sosok pemimpin yang memimpin tidak asal-asalan. Tidak asal bapak senang, tetapi kebijakannya tuntas, lancar dan terukur. Makanya tidak sia-sia pasangan Rico-Zaki pada Pilkada 2024 lalu didukung mayoritas partai,” katanya.
Meski demikian, Antonius mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan. Namun, menurut anggota Komisi IV DPRD Medan itu, persoalan tersebut lebih banyak berkaitan dengan kinerja sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan.
Karena itu, ia mendesak Rico Waas segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan OPD, camat hingga lurah yang dinilai belum maksimal menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program kerja.
“Kesalahannya terletak pada kadis-kadisnya. Wali kota harus segera melakukan evaluasi atas kinerja mulai dari pimpinan OPD, camat sampai ke tingkat lurah,” tegasnya.
Antonius juga mengingatkan anggota DPRD, khususnya dari partai pendukung pemerintah, agar memberikan masukan yang konstruktif dan tidak sekadar mencari kesalahan kepala daerah.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Jika kepala daerah dinilai gagal, maka legislatif juga memiliki tanggung jawab karena tidak maksimal melakukan pengawasan terhadap kinerja OPD.
Ia menilai keberhasilan kepala daerah tidak terlepas dari kinerja jajaran pemerintahan di bawahnya. OPD memiliki peran penting dalam membantu wali kota merealisasikan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
“Wali kota adalah jabatan politik yang diusung partai politik. Parpol pengusung harus melindungi dia dengan cara mendesak para OPD di masing-masing komisi agar bekerja dengan baik ketika rapat dengar pendapat (RDP). Karena kita yang malu, sudah kita usung tapi dijelek-jelekkan. Kepala daerah itu marwah partai pengusung,” ujarnya.
Rico Waas Akui Kritik DPRD
Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas mengakui adanya kritik dari anggota DPRD terhadap kinerja pemerintahannya. Ia menyambut positif kritik tersebut dan menilai masukan dari legislatif dapat membantu pemerintah melakukan perbaikan.
“Ya, saya sangat berterima kasih karena kritik itu sangat membangun, terutama persoalan pelayanan publik yang bersifat langsung,” kata Rico.
Ia mencontohkan sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian, antara lain administrasi kependudukan seperti KTP, persoalan utang, hingga pertanyaan masyarakat mengenai desil dalam data kesejahteraan sosial.
Rico mengakui penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan koordinasi yang lebih baik dan komprehensif antarlembaga.
Terkait keluhan anggota DPRD mengenai sulitnya komunikasi dengan sejumlah OPD, Rico meminta jajarannya meningkatkan intensitas komunikasi dengan legislatif.
“Ya, harus kita ajari OPD-nya sama rekan-rekan bagaimana berkomunikasi lebih intens. Masa rekan-rekan dewan yang dipercaya masyarakat tidak bisa mendapatkan komunikasi yang baik,” ujarnya.
Rico menegaskan, kinerja OPD akan menjadi salah satu catatan penting dalam mengevaluasi sejauh mana pemerintah mampu menangkap dan merealisasikan aspirasi masyarakat.
“Kinerjanya harus tinggi terlebih dahulu. Kalau tidak tinggi kinerjanya, kita catat. Kita bisa lihat. Ada Inspektorat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah harus mampu menangkap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD maupun forum perencanaan pembangunan. Aspirasi tersebut kemudian harus diterjemahkan menjadi program dan pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Intinya bagaimana menangkap aspirasi. Kan itu yang penting. Kepala komunikasi juga harus aktif,” pungkasnya. (Arda)
