AMPI Sumut Bersama Forum Wartawan Tri Matra Soroti Penebangan 2.788 Pohon
Keponesia.com I Audiensi Forum Wartawan Tri Matra (FWTM) dengan jajaran DPD AMPI Sumatera Utara bukan sekadar agenda silaturahmi. Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPD AMPI Sumut, Jalan Palang Merah No. 66-A Medan, Rabu (2/9/2026), itu menjadi ruang terbuka untuk bertukar gagasan sekaligus membahas sejumlah persoalan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Berbagai isu strategis Sumatera Utara mengemuka dalam pertemuan tersebut, mulai dari penanganan masyarakat terdampak bencana, persoalan lingkungan, pembangunan infrastruktur, hingga ketahanan pangan.
Salah satu perhatian serius FWTM dan AMPI Sumut adalah kondisi masyarakat yang terdampak bencana, termasuk warga yang hingga kini merasakan dampak erupsi Gunung Sinabung.
Kedua pihak menilai persoalan kebencanaan tidak boleh berhenti pada pemberitaan maupun respons sesaat. Dibutuhkan kepedulian dan langkah nyata dari berbagai elemen masyarakat. Karena itu, kolaborasi organisasi kepemudaan dan insan pers dinilai penting untuk memperkuat kepedulian publik sekaligus mengawal kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Penebangan 2.788 Pohon Jadi Sorotan
Isu lingkungan di Kota Medan juga mendapat perhatian khusus. FWTM menyoroti penebangan 2.788 pohon yang terdampak pembangunan Bus Rapid Transit (BRT).
FWTM pada prinsipnya tidak mempersoalkan pembangunan transportasi publik yang ditujukan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat. Namun, pembangunan tidak semestinya mengorbankan aspek ekologis.
Karena itu, pembangunan BRT dinilai harus dibarengi dengan kompensasi lingkungan yang jelas dan terukur, antara lain melalui penanaman kembali serta pengalokasian pohon di kawasan ruang terbuka hijau lainnya.
Pembangunan dan kelestarian lingkungan, tegasnya, tidak seharusnya dipertentangkan. Keduanya harus berjalan beriringan agar kemajuan infrastruktur tidak meninggalkan persoalan ekologis baru bagi masyarakat.
PLTA Simeme Harus Dikawal
Pembahasan juga menyoroti pembangunan PLTA Simeme di Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang.
FWTM dan AMPI Sumut sepakat bahwa proyek pembangunan berskala besar harus terus dipantau, terutama menyangkut potensi dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan di kawasan bantaran sungai.
Pengawasan diperlukan agar pembangunan tidak hanya dilihat dari sisi investasi dan infrastruktur, tetapi juga dari aspek keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta dampak sosial yang mungkin muncul di kemudian hari.
Pembangunan harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan tidak boleh mengabaikan risiko yang menyertainya.
Ketahanan Pangan Tak Boleh Sekadar Program
Ketahanan pangan turut menjadi agenda penting dalam pembicaraan. FWTM dan AMPI Sumut menyatakan dukungan terhadap berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan sebagai bagian dari program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Namun, ketahanan pangan dinilai tidak cukup hanya menjadi jargon atau program di atas kertas. Implementasinya harus benar-benar menyentuh masyarakat, memperkuat sektor pertanian, meningkatkan produktivitas, serta memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan terjangkau.
Ketua DPD AMPI Sumut, David Luther Lubis, menyambut baik audiensi tersebut. Ia berharap komunikasi dan kolaborasi yang telah terbangun antara AMPI Sumut dan FWTM dapat terus ditingkatkan.
Pertemuan itu pada akhirnya melahirkan satu kesamaan pandangan: persoalan Sumatera Utara membutuhkan sinergi nyata, bukan sekadar wacana.
Pers memiliki fungsi kontrol sosial untuk menyuarakan persoalan masyarakat, sementara organisasi kepemudaan memiliki energi dan jaringan untuk mendorong gerakan nyata di tengah masyarakat.
Karena itu, kolaborasi FWTM dan AMPI Sumut diharapkan tidak berhenti di meja audiensi. Isu kebencanaan, lingkungan, pembangunan, ketahanan pangan hingga kesejahteraan masyarakat harus terus dikawal agar setiap kebijakan dan pembangunan benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
Sebab, pembangunan yang baik bukan hanya tentang apa yang dibangun, tetapi juga tentang siapa yang menerima manfaat dan siapa yang harus menanggung dampaknya. (*)
