DPRD Medan Kecewa PT Samakta Tak Hadiri RDP, Kasus Dugaan PHK Sepihak Gio Doni Akan Dipanggil Ulang
Keponesia.com | Manajemen PT Samakta Indo Mandiri menjadi sorotan anggota DPRD Kota Medan setelah tidak menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengaduan dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dialami seorang pekerja bernama Gio Doni.
RDP yang dijadwalkan berlangsung di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (17/11/2026), terpaksa ditunda lantaran pihak perusahaan tidak hadir memenuhi undangan dewan.
Anggota Komisi II DPRD Medan, Janses Simbolon, menyayangkan ketidakhadiran manajemen perusahaan tersebut. Menurutnya, kehadiran pihak perusahaan sangat diperlukan untuk memberikan klarifikasi terkait persoalan ketenagakerjaan yang diadukan pekerja.
“Kita sangat kecewa dengan ketidakhadiran pihak PT Samakta Indo Mandiri atas undangan RDP. Mereka tidak menghargai lembaga dewan ini,” tegas Janses.
RDP tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Modesta Marpaung, didampingi Janses Simbolon.
Modesta mengatakan, pihaknya akan menjadwalkan ulang RDP dengan kembali mengundang manajemen PT Samakta Indo Mandiri serta instansi terkait. Langkah tersebut dilakukan agar persoalan yang diadukan pekerja dapat dibahas secara menyeluruh.
“Kita akan panggil ulang. DPRD tidak bisa disepelekan seperti ini,” ujar Modesta.
Diduga Tak Terima Gaji Selama Sembilan Bulan Bekerja
Sebelumnya, Gio Doni mengadukan dugaan PHK sepihak yang dialaminya kepada DPRD Kota Medan.
Dalam keterangannya, Gio mengaku mulai bekerja pada 2025 melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja PT Samakta Indo Mandiri yang beralamat di kawasan Marelan Pasar III Timur, Medan.
Selanjutnya, ia ditempatkan di unit kerja PT Bintang Toba yang berlokasi di Kawasan Industri Medan (KIM), terhitung sejak April hingga Desember 2025 atau selama kurang lebih sembilan bulan.
Namun, Gio mengaku tidak pernah menerima pembayaran gaji selama menjalani pekerjaan tersebut. Ia juga menyebut tidak pernah mengajukan pengunduran diri.
Anehnya, pada Oktober 2026, Gio justru mendapat informasi bahwa dirinya telah diberhentikan dari pekerjaan.
Persoalan dugaan tidak dibayarkannya upah serta pemberhentian kerja tersebut menjadi salah satu poin utama yang hendak diklarifikasi Komisi II DPRD Medan kepada pihak perusahaan.
“Ini yang mau kita klarifikasi. Tidak digaji, tidak mengundurkan diri, tiba-tiba sudah dipecat. Di mana keadilan bagi pekerja?” tegas Janses.
Komisi II DPRD Medan memastikan akan menjadwalkan kembali RDP dengan menghadirkan manajemen PT Samakta Indo Mandiri dan instansi terkait.
Melalui RDP tersebut, DPRD berharap dapat memperoleh penjelasan langsung dari pihak perusahaan sekaligus menelusuri dugaan tidak terpenuhinya hak-hak pekerja sebagaimana mestinya. (*)
